Pengawasan Tata Niaga Post Border

Pengawasan barang impor yang diatur tata niaganya yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini masih menitikberatkan pengawasan pada saat barang impor tiba di tempat pemasukan (bandara/pelabuhan/pintu masuk lainnya). Kementerian dan Lembaga yang menerbitkan peraturan mengenai barang yang dilarang atau dibatasi (lartas) menyerahkan peraturan lartas impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk dilakukan pengawasan baik secara administratif maupun fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan.

Read more