Pengawasan Tata Niaga Post Border

Pengawasan barang impor yang diatur tata niaganya yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini masih menitikberatkan pengawasan pada saat barang impor tiba di tempat pemasukan (bandara/pelabuhan/pintu masuk lainnya). Kementerian dan Lembaga yang menerbitkan peraturan mengenai barang yang dilarang atau dibatasi (lartas) menyerahkan peraturan lartas impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk dilakukan pengawasan baik secara administratif maupun fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan.

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah barang impor yang diatur tata niaganya atau lebih dikenal dengan istilah barang lartas mulai meningkat. Sampai dengan akhir bulan Juli 2017 tercatat bahwa prosentase barang lartas impor mencapai 48,3% dari total pos tarif dalam AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature). Tingginya jumlah barang lartas ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah dwelling time.

Pengawasan tata niaga post border pada prinsipnya dilakukan dalam rangka memperlancar arus keluar masuk barang di pintu masuk barang (border), sehingga pelaksanaan pengawasan tata niaga (khususnya barang impor) yang semula menghambat karena dilakukan di border menjadi dilakukan setelah barang keluar dari pelabuhan (kawasan pabean), dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (customs clearance) dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu penggeseran pengawasan tata niaga yang dilakukan terhadap barang impor tetap berdasarkan prinsip-prinsip yang memudahkan dunia usaha/investasi bukan malah menambah birokrasi yang pada akhirnya akan mempersulit dunia usaha.

Mekanisme Pengawasan

Dalam rangka pengawasan tata niaga post border perlu adanya suatu proses yang dapat menjadi panduan bagi kementerian/lembaga yang melaksanakan pengawasan. Bentuk pengawasannya antar kementerian/lembaga tidak harus sama dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik instansinya masing-masing. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan importir dalam memenuhi ketentuan tata niaga impor atas barang yang diimpornya dilakukan oleh kementerian/lembaga yang menetapkan ketentuan tata niaga impor berdasarkan Manajemen Risiko. Pengawasan ini dilakukan dengan cara analisis data, random spot check, dan/atau audit pada saat barang berada di Gudang Importir dan/atau peredaran bebas (pasar).

Pengaturan tata niaga impor dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu tata niaga yang pengawasannya dilakukan di border (disebut barang lartas) dan tata niaga yang pengawasannya dilakukan di post border. Hal paling mendasar dari pengaturan tata niaga impor dengan mekanisme post border adalah importir tidak lagi wajib memenuhi perizinan (lartas) ketika melakukan customs clearance. Importir dapat memenuhi perizinan (lartas) ketika barang keluar dari kawasan pabean, sehingga tanggung jawab penelitian pemenuhan perizinan lartas tersebut dikembalikan kepada masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan sektornya.

Alur Data Pengawasan Tata Niaga Post Border

001web

Penjelasan:

  1. Kementerian/Lembaga menyampaikan daftar barang dan kode HS barang yang 
diatur tata niaga impornya di post border kepada INSW dalam rangka sharing data impor(untuk keperluan notifikasi INSW kepada kementerian/lembaga). Daftar barang dan kode HS tersebut dicantumkan dalam database INSW sebagai data acuan/referensi saat men-supply data impor barang yang menjadi obyek pengawasan Kementerian/Lembaga dimaksud.
  2. Perizinan edar atau perizinan Post Border dapat di-declare pada dokumen PIB.
  3. Data PIB diteruskan ke CEISA untuk mendapatkan respon dokumen release 
(SPPB) setelah proses kepabeanan tanpa penelitian persyaratan lartas dalam rangka.
  4. Notifikasi dan alert awal dari INSW kepada KL Teknis
  5. Penerusan data PIB dari INSW ke DJBC
  6. Notifikasi dari DJBC ke INSW, dan dari INSW ke importir dan K/L terkait penetapan Pos Tarif.
  7. Pengawasan menggunakan manajemen risiko yang bersumber dari K/L atau ISRM.
  • Pengawas dari kementerian/lembaga terkait melakukan analisis data untuk menentukan subjek dan objek pengawasan, misalnya yang izinnya tidak di-declare.
  • Antar kementerian/lembaga memiliki risk engine yang bersumber dari data masing-masing atau ISRM.
  • Hasil pengawasan disampaikan kepada INSW untuk menjadi masukan profil bagi kementerian/lembaga lainnya, termasuk data update profil importir atau eksportir di DJBC.

Dari prinsip pengawasan tata niaga post border sebagaimana telah dijelaskan di atas, berikut pengawasan yang diterapkan dalam pengawasan tata niaga post border :

  1. Analisis Data/Pemeriksaan Dokumen, dilakukan terhadap seluruh informasi yang didapatkan kementerian/lembaga atas data perusahaan dan data barang yang diimpor. Data perusahaan dapat diperoleh melalui data awal yang disampaikan oleh perusahaan pada saat pendaftaran perizinan, data profil perusahaan yang diperoleh dari intansi pemerintah (dalam kerangka ISRM), serta data lainnya. Sementara data barang yang diimpor diperoleh dari data notifikasi yang diberikan oleh sistem INSW.
  2. Random Spot Check, dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang mengindikasikan barang yang diimpor belum memenuhi perizinan atau barang yang diimpor tidak sesuai dengan perizinan. Random spot check dapat dilakukan terhadap barang impor di gudang importir dan/atau di peredaran (pasar).
  3. Audit, merupakan serangkaian pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan dokumen/pembukuan dan pemeriksaan fisik barang secara menyeluruh. Audit dilakukan berdasarkan analisis manajemen risiko dan data importasi. Kementerian/lembaga dalam rangka audit harus menentukan daftar rencana audit terlebih dahulu. Audit dilakukan terhadap importir tertentu untuk menguji kepatuhan atas importasi komoditi yang diatur tata niaganya dalam kurun waktu tertentu.

Sanksi Pelanggaran

Berdasarkan hasil pengawasan post border yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, apabila ditemukan importasi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan tata niaga, terhadap importir/pelaku usaha perlu dikenakan sanksi.

Dalam ruang lingkup perdagangan luar negeri, terhadap kewajiban pengenaan perizinan, standar, dan larangan pembatasan,UU Perdagangan mengatur sanksi sebagai berikut:

 

  1. Sansksi terhadap barang
  • Terhadap barang impor yang tidak memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan, wajib 
diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.
  • memperdagangkan barang impor yang diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian dikenai sanksi administrative berupa penarikan barang dari distribusi.
  • Terhadap barang impor atau ekspor yang diberitahukan dengan tidak benar agar terhindar dari ketentuan larangan dan pembatasan, terhadap barang tersebut dikuasai oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan.2

2. Sanksi terhadap importir atau eksportir (termasuk penyedia jasa)

  • Importir atau eksportir yang tidak bertanggung jawab atas 
barang yang diimpor atau diekspornya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.
  • Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa 
yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat, dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.
  • Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 116 UU Perdagangan.

Selain sanksi tersebut, DJBC juga dapat memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap pemenuhan perizinan barang-barang tata niaga post border, antara lain sebagai berikut:

  1. Hilangnya Hak Restitusi 
Dengan dilakukan ekspor kembali (lebih tepatnya ekspor) atas barang yang telah diimpor, secara otomatis memberikan kerugian yang cukup berat bagi importir mengingat sesuai ketentuan dibidang kepabeanan, terhadap ekspor barang impor yang telah keluar dari kawasan pabean tidak dapat dilakukan pengembalian (restitusi) atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang telah dibayar. Selain itu importir juga harus menanggung biaya ekspor atas barangnya tersebut.
  2. Pemblokiran, proses importasi atau eksportasi komoditi apapun oleh yang bersangkutan tidak dapat dilayani oleh DJBC sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan impor maupun ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perindustrian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/ 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan NilaiTingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *