SEMINAR KEPABEANAN EKSPOR IMPOR DI KOTA MALANG

PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2018 CBM Institiute, dikarenakan banyaknya permintaan teman teman di Malang untuk mengupas tuntang materi Ekspor dan Impor, cbm institute pun mengadakan Publik Training / Seminar Kepabeanan Ekspor dan Impor di Kota Batu Malang. Semoga Ilmu dan Materi yang di Sampaikan Trainer dapat di aplikasikan di kehidupan para peserta dan dapat di dipergunakan ilmu nya dengan sebaik mungkin. aammiin

 

 

 

MATRIKS KETENTUAN KAWASAN BERIKAT

 

Berikut ini kami Bagikan Materi Tentang Matriks Ketentuan di Kawasan Berikat dan PMK 131 2018 Tentang Kawasan Berikat

Silahkan Klik Link Di Bawah Untuk Mengunduh Materi Presentasinya

 

Silahkan Copas Link Google Drive Di bawah untuk mengunduh lampiran :

https://drive.google.com/file/d/1Jsw_olafmTZgJ8M74hyEweMPLS7I_xpn/view?usp=sharing

Klik di Bawah Untuk Mengunduh Matriks Kawasan Berikatnya :

MATRIX KETENTUAN KAWASAN BERIKAT PDF

 

Semoga bermanfaat

etc.

IN HOUSE TRAINING PT. INALUM PERSERO

IN HOUSE TRAINING INALUM PERSERO

Jakarta, 28 – 29 Agustus 2018
CBM INSTITUTE memberikan pelatihan in house training tatalaksana kepabeanan kepada teman teman PT. INALUM PERSERO, TBK
yang di selenggarakan di Graha Cimb Niaga Jl. Jendral Sudirman Jakarta
Semoga Ilmu yang di diperoleh dan yang didapatkan, dapat bermanfaat dan berguna untuk semuanya. terima kasih sudah mempercayakan in house training nya bersama CBM INSITITUTE

Regards

IN HOUSE TRAINING PT KERETA API INDONESIA

IN HOUSE TRAINING PT KERETA API INDONESIA

Bandung 15 – 17 oktober 2018
CBM INSTITUTE memberikan pelatihan in house training tatalaksana kepabeanan kepada teman teman PT. KERETA API INDONESIA
yang di selenggarakan di Bandung Hotel Arion Swiss Bell Hotel yang berdekatan dengan Kantor Pusat PT. KERETA API INDONESIA.
Semoga Ilmu yang di diperoleh dapat bermanfaat dan berguna untuk semua nya. terima kasih sudah mempercayakan in house training nya bersama CBM INSITITUTE

 

Link Video

Seminar Free Trade Area Pembahasan PMK Nomor 229 2017

DSC_0140

The Registered Exporter system:
A system of self-certification of origin by exporters with Statements on origin (replacing certificates) Exporters are registered in a database by Competent Authorities to be entitled to apply the system No change on rules for determining the Origin,

Sistem Eksportir Terdaftar (Registered Exporters/ REX System) adalah sistem sertifikasi asal barang yang akan diterapkan dalam Generalised System of Preference (GSP) dari Uni Eropa sejak 1 Januari 2017.
Hal ini didasarkan pada prinsip sertifikasi mandiri (self certification) oleh pelaku usaha (economic operators) yang akan menerbitkan statement of origin (pernyataan asal barang).
Untuk mendapatkan hak menerbitkan statement of origin, setiap pelaku usaha harus terdaftar dalam database Instansi Penerbit SKA yang akan tercatat sebagai “eksportir terdaftar” (registered exporters).
Sistem REX diperkenalkan dalam aturan GSP melalui amandemen Peraturan (UE) No 1063/2010 dalam konteks reformasi aturan ROO GSP tahun 2010. Sedangkan unsur-unsur lain dari reformasi tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2011, sedangkan penerapan sistem REX telah dimulai pada 1 Januari 2017.
Untuk memberikan kesiapan waktu yang cukup bagi negara-negara penerima GSP, maka tiap negara diberi kesempatan untuk menangguhkan hingga Desember 2019 dan REX System akan berlaku penuh pada 30 Juni 2020

Kriteria Certified Exporter (Trader) :
1. Memiliki rekam jejak yang baik;
Tidak pernah melakukan pelanggaran terkait Ketentuan Asal Barang;
Dapat memperlihatkan:
“manufacturer’s declaration” yang menunjukkan keasalan barang atas produk diimpor dan bersedia kooperatif apabila terdapat retroactive check/verification mechanism;
2. “trader’s declaration’s yang membuktikan yang bersangkutan memiliki pegawai yang berkompeten mengenai Ketentuan Asal Barang;
3. menyelenggarakan sistem pembukuan dengan baik dan bersedia kooperatif apabila terdapat retroactive check/verification mechanism;
4. Komitmen dari competent authority untuk memonitor penerbitan invoice declarations.

untuk detail materi materi yang akan dibahas bisa di lihat juga di brosur yang saya lampirkan
dengan pembicara nya salah satu perancang Permenkeu 229 dan negotiator perjanjian SKA indonesia dari Direktorat Bea dan Cukai Pusat

#Kurniawan

Untuk Materi Seminar Dapat di download melalui link google drive dibawah ini

https://drive.google.com/drive/folders/1UkvZqK89y8zTk2heZQ2Lm-gmK_weTCmf?usp=sharing

DSC_0093 DSC_0080 DSC_0078 DSC_0070 DSC_0065 DSC_0063

 

Penelitian Ketentuan Importasi Dengan Skema Free Trade Agreement (FTA)

photo

Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah di negara asal barang. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (origin criteria rules), ketentuan pengiriman barang (direct transportation rules) dan prosedur penerbitan (prosedural provision).

 

Keyword: fta, origin criteria, direct transportation, procedural provision

 

Pengertian dan Manfaat FTA

Free Trade Agreement (FTA) adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk membangun sebuah area perdagangan bebas, dimana perdagangan dalam bentuk barang dan jasa dapat dilakukan dengan melampaui batas-batas umum (misalnya geografis), tanpa tarif atau penghalang yang memungkinkan perkembangan bisnis menjadi lebih cepat diantara negara-negara yang melakukan kesepakatan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam FTA.

Skema FTA pada dasarnya ditujukan untuk pengaturan penurunan dan/atau penghapusan tarif bea masuk, sebagai wujud dari berkembangnya liberalisasi ekonomi dunia, sehingga tariff barriers dan non-tariff barriers dapat dihilangkan atau dikurangi karena dianggap sebagai penghambat bagi kelancaran arus barang dalam rangka perdagangan internasional. Insentif tarif akan menguntungkan eskportir, karena meningkatkan daya saing dibanding tanpa FTA yang mungkin terkena tarif tinggi. Insentif ini akan juga memberikan margin keuntungan yang lebih besar kepada eksportir, selain konsumen mendapatkan harga yang lebih murah.

Skema Free Trade Agreement Yang Diberlakukan di Indonesia

Berikut adalah perjanjian kerjasama perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia secara bilateral maupun multilateral melalui ASEAN

No Jenis FTA Ratifikasi Mulai Berlaku Dasar Hukum
1, AFTA / ATIGA (ASEAN Free Trade Area/ ASEAN Trade in Goods Agreement) Kepres No.85/1995Perpres No.2/2010 1 Januari 1993 125/PMK.010/2006 terakhir dirubah dengan 27/PMK.010/2017
2. AC-FTA (ASEAN China – Free Trade Agreement) Kepres No.48/2004Perpres No.37/2011 21 Juli 2004 235/PMK.011/2008 terakhir dirubah dengan 26/PMK.010/2017
3. AK-FTA (ASEAN Korea – Free Trade Agreement) Perpres No.12/2007 1 Januari 2007 236/PMK.011/2008 terakhir dirubah dengan 24/PMK.010/2017
4. IJ-EPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) Perpres No.36/2008 1 Juli 2008 95/PMK.011/2008 terakhir dirubah dengan 209/PMK.011/2012
5. AI-FTA (ASEAN India Free Trade Area) Perpres No. 40/2010 8 September 2012 144/PMK.011/2010 terakhir dirubah dengan 27/PMK.010/2017
6. AANZ-FTA (ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area) Perpres No. 26/2011 10 Januari 201 166/PMK.011/2011 terakhir dirubah dengan 28/PMK.010/2017
7. IPPTA (Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement) Perpres No. 98/2012 18 Januari 2013 26/PMK.011/2013

 

Penerimaan Dokumen SKA / Form FTA

Untuk dapat menikmati skema FTA, pengusaha pengirim barang yang terlibat harus mengajukan dokumen surat keterangan asal (SKA) kepada instansi penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah. Dokumen FTA merupakan pernyataan bahwa barang ekspor telah memenuhi ketentuan asal barang (rules of origin). Pada dasarnya, hal-hal yang diteliti terkait SKA mencakup pemenuhan kriteria asal barang, pemenuhan kriteria pengiriman, dan prosedur penerbitan SKA. Pemenuhan syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Kriteria Asal Barang (origin Criteria), merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi apakah barang tersebut memiliki bahan baku, dibuat atau berasal dari suatu negara. Kriteria asal barang tersebut meliputi:
  2. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (Wholly Obtained atau Wholly Produce), pengertiannya yaitu barang yang diimpor sepenuhnya dihasilkan, diambil dan atau diproduksi di satu negara, misalnya produk mineral, hewan, tanaman dan atau agrikultur yang dipelihara dan atau diambil di negara pengekspor.
  3. barang yang diproduksi di negara anggota dengan hanya menggunakan bahan originating dari satu atau lebih negara anggota.
  4. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan non originating dengan hasil akhir memiliki:
    1. kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam presentase; atau
    2. kandungan Bahan non originating yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;

Dalam skema ATIGA (AFTA) batas minimalnya adalah 40% sehingga diberi kode Regional Value Content (40%) dari nilai FOB. Hal ini berbeda dengan batasan minimal pada skema ASEAN-India FTA, yaitu 35% (RVC 35%).

  1. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating dan seluruh bahan non originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi (Change in Tariff Classification/CTC). Kriteria origin CTC disediakan untuk mengakomodasi adanya tranformasi substansi yang menggunakan material/bahan baku non-origin, yaitu material yang tidak berasal/tidak diimpor dari negara anggota satu skema FTA. Namun demikian perlu diingat bahwa proses transformasinya tetap dilakukan di negara anggota skema FTA.
  2. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non originating, dan bahan non originating tersebut mengalami perubahan melalui proses tertentu (specific process) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional. Artinya peraturan yang mengatur secara spesifik bahwa barang yang diimpor telah berubah pada klasifikasi tarif pos atau di proses dengan cara tertentu yang memenuhi kriteria regional value content atau kombinasi dari semua kriteria sebelumnya.
  3. Kriteria Pengiriman Langsung (Direct Transportation Rule), adalah metode pengiriman barang dari negara asal ke negara tujuan apakah memenuhi ketentuan pengiriman langsung yang diatur dalam Operasional Certification Procedure (OCP), yaitu :
  4. barang impor dikirim langsung dari negara anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah pabean.
  5. Barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit atau transhipment) dengan ketentuan:
    1. Tidak terjadi proses pengolahan di negara transit, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan/proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
    2. Tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit dan dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik.
  • Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transhipment), importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai dan dapat dilengkapi dengan dokumen dari institusi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang, dan ditambah dengan dokumen pendukung:
    • Through Bill of Lading yang diterbitkan di negara pengekspor;
    • salinan komersial invoice asli dari barang yang bersangkutan;
    • dokumen pendukung lainnya serta dokumen dari instansi kepabeanan negara transit
  1. Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions), Proses penerbitan, masa berlaku, format dan hal-hal lain terkait administrasi SKA sebagaimana diatur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. Ketentuan Penerbitan SKA:
  2. SKA diterbitkan oleh Instansi Penerbit/Issuing Authority  yang telah ditunjuk di negara masing-masing.
  3. SKA dibuat dalam bahasa Inggris, terdiri dari 3 (tiga) lembar (kecuali Form AI 4 (empat) lembar), satu lembar asli (original) dan dua copy (duplicate dan triplicate). Lembar asli dikirim oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan kepada kantor pabean di pelabuhan pemasukan (negara pengimpor).
  • kolom-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada halaman sebaliknya SKA (overleaf notes)
  1. Pada setiap lembar SKA tertera nomor referensi dan terdapat tanda tangan dan stempel resmi dari Instansi Penerbit/Issuing Authority. Untuk Form AANZ dan Form IJEPA tanda tangan dan stempel dapat dilakukan secara elektronik.
  2. Ditandatangani oleh eksportir.
  3. Diterbitkan dalam batasan waktu tertentu, untuk SKA berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
  • dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) jenis barang.
  • SKA diterbitkan menjelang, (kecuali untuk Form AK dan AI diterbitkan sama dengan tanggal B/L) atau tidak lebih dari tiga hari kerja setelah tanggal eksportasi.
  1. Dalam hal SKA tidak dapat diterbitkan dalam lebih dari 3 hari setelah tanggal eksportasi (kecuali untuk Form AK apabila tidak dapat diterbitkan segera setelah pengapalan), dengan alasan tertentu yang dapat diterima, maka penerbitan SKA dapat dilakukan selama satu tahun sejak tanggal eksportasi dengan diberi tulisan/cap “ISSUED RETROACTIVELY” atau untuk Form IP “ISSUED RETROSPECTIVELY”.
    1. Dalam hal SKA hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk penyelesaian impor, maka eksportir atau agen yang ditunjuknya dapat mengajukan permohonan kepada Instansi Penerbit/Issuing Authority di negara pengekspor untuk menerbitan copy SKA (Certified True Copy).
    2. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi atas pengisian harus dilakukan dengan cara :
  2. Melakukan koreksi dengan cara:
  • mencoret (striking out) data yang salah;
  • menambahkan data yang benar; dan
  • disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani SKA dan disahkan oleh Instansi Penerbit/Issuing Authority.
  1. Menerbitkan SKA baru (Form IJEPA).
  • Khusus Form D, dapat dilakukan dengan kedua cara tersebut.
    1. Back To Back / Movement Certificate of Origin, Instansi penerbit SKA di negara transit yang merupakan Negara Anggota dapat menerbitkan SKA Back-To-Back atau Movement Certificate, Barang yang akan diekspor dengan menggunakan SKA Back To Back atau Movement Certificate, tidak melewati proses pengolahan lebih lanjut di negara pengekspor kedua, kecuali:
  1. untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik seperti pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan; dan/atau
  2. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan pengangkutan ke negara pengimpor;
    1. Third Country (Party) Invoicing, adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga (baik negara anggota atau negara bukan anggota) atau oleh eksportir yang berlokasi di negara anggota yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan lain di negara anggota tersebut. Penerbitan SKA nya berlaku ketentuan sebagai berikut:
  3. Untuk SKA yang menggunakan third party invoice harus dicantumkan dalam SKA dengan bentuk: diberi tanda (√) pada box ”SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE” pada kolom 13 SKA atau stempel dengan tulisan “THIRD-PARTY INVOICE”.
  4. Nama perusahaan dan nomor invoice dari pihak ketiga harus dicantumkan pada SKA dengan ketentuan: nomor invoice yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (negara yang melakukan transaksi) dicantumkan pada kolom 10 SKA (Form JIEPA di kolom 7) dan nama penjual pihak ketiga dicantumkan dibawah uraian barang pada kolom 7 SKA (Form JIEPA di kolom 4).
    1. Penggunaan SKA untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat menggunakan Pemberitahuan Impor Barang, atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. harus melampirkan Lembar asli SKA, atau certified true copy (apabila SKA asli rusak atau hilang).
      2. SKA harus masih berlaku pada saat Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.
      3. Importir harus mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA, serta kode Tarif Preferensi pada Pemberitahuan Pabean Tempat Penimbunan Berikat.
      4. Importir yang pada saat penyerahan Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat:
        1. tidak memiliki SKA; atau
        2. memiliki SKA namun tidak menyampaikannya,

dianggap tidak menggunakan Tarif Preferensi dalam importasinya.

Penelitian Dokumen SKA (Certificate Of Origin) oleh Pejabat Bea dan Cukai

Untuk memperoleh tarif preferensi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian tarif SKA dan Pemberitahuan Pabean Impor meliputi Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang diajukan oleh importir.

  1. Penelitian yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai meliputi:
  1. pemenuhan kriteria asal barang
  2. pemenuhan kriteria pengiriman langsung
  3. pemenuhan ketentuan procedural
  4. pencantuman kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA pada pemberitahuan pabean impor;
  5. jenis dan jumlah barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
  6. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi; dan
  7. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan dokumen pelengkap pabean lainnya dengan data pada SKA
    1. Apabila hasil Penelitian yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai menunjukkan:
  8. jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA , atas selisih kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN);
  9. jenis barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan jenis barang yang tercantum dalam SKA, atas jenis barang yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN); atau
  10. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA berbeda dengan penetapan klasifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    1. dasar pengenaan tarif preferensi dan penelitian kriteria asal barang adalah penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut; dan
    2. tarif preferensi tetap dapat diberikan sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian atau kesepakatan internasional.
  11. Penelitian dapat dilakukan berdasarkan usulan atau informasi dari institusi pembina sektor terkait.
    1. SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya dalam hal:
  12. tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan/atau stempel tidak sama atau tidak tercantum dalam contoh spesimen tanda tangan dan/atau stempel;
  13. format, bentuk, dan pengisian SKA tidak sesuai dengan ketentuan penerbitan SKA; dan/atau pemenuhan Ketentuan Asal Barang lainnya diragukan.
    1. Apabila pada satu SKA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) pada SKA tersebut.
    2. Apabila penelitian SKA diragukan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
      1. Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA dilampiri dengan copy SKA yang akan dimintakan Retroactive Check dengan menyebutkan alasan permintaan Retroactive Check, disertai dengan permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA, dan/ atau permintaan bukti-bukti terkait. Retroactive Check juga dapat dimintakan oleh Kepala Kantor Pabean secara acak (random) sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional.
      2. Pejabat Bea dan Cukai mengenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation/MFN), sementara menunggu jawaban hasil retroactive check.
    3. Kepala Kantor Wilayah atau unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan, dapat juga mengajukan permintaan Retroactive Check, apabila terdapat keraguan tentang keabsahan dan kebenaran isi SKA.
    4. Apabila jawaban permintaan Retroactive Check diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Verification Visit sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.

Kesalahan Minor (Minor Discrepancies)

SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies).
Perbedaan yang bersifat minor tersebut dapat meliputi:

  1. kesalahan pengetikan atau ejaan pada SKA sepanJang dapat diketahui kebenarannya melalui dokumen pelengkap pabean (invoice, BL/AWB, Packing List dan dokumen pelengkap pabean lainnya);
  2. perbedaan ukuran dan tipe huruf pada SKA;
  3. perbedaan penggunaan centang atau silang pada kotak dalam SKA, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
  4. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA dengan specimen;
  5. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;
  6. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA; dan/atau
  7. perbedaan kecil uraian barang antara SKA dengan dokumen pelengkap pabean lainnya sepanjang barangnya sama.

Pengecualian Melampirkan Dokumen SKA

Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai Free on Board (FOB) tidak melebihi US$ 200.00 (dua ratus dolar Amerika) dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA. Pengenaan Tarif Preferensi tersebut dapat diberikan sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari satu atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA. Pengenaan Tarif Preferensi tanpa dokumen SKA hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

 

 

 

Kesimpulan

  1. Kriteria Asal Barang (origin Criteria), merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi apakah barang tersebut memiliki bahan baku, dibuat atau berasal dari suatu negara yang meliputi: Wholly Obtained atau Wholly Produce, diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan bahan originating dari satu atau lebih Negara Anggota, Bahan non originating dengan batas minimalnya adalah 40%, harus mengalami perubahan klasifikasi (Change in Tariff Classification/CTC), dan mengalami perubahan melalui proses tertentu (specific process).
  2. Kriteria Pengiriman Langsung (Direct Transportation Rule) dengan ketentuan: barang impor dikirim langsung dari negara anggota yang menerbitkan SKA, pengiriman langsung melalui negara lain (transit atau transhipment) dilengkapi dengan dokumen dari institusi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpan, atau proses lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang.
  3. Ketentuan Prosedural (Procedural Provisions), Proses penerbitan, masa berlaku, format dan hal-hal lain terkait administrasi SKA sebagaimana diatur harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: ketentuan penerbitan oleh instansi penerbit dan format dokumen SKA, ketentuan penerbitan apabila SKA salah data, rusak atau hilang.
  4. Instansi penerbit SKA di negara transit yang merupakan Negara Anggota dapat menerbitkan SKA Back-To-Back atau Movement Certificate.
  5. Penerbitan SKA dapat diberikan untuk invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara ketiga (baik negara anggota atau negara bukan anggota) atau oleh eksportir yang berlokasi di negara anggota yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan lain di negara anggota tersebut.
  6. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian tarif SKA dan Pemberitahuan Pabean Impor meliputi Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang diajukan oleh importir.
  7. Kepala Kantor Pabean meminta Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA dilampiri dengan copy SKA yang akan dimintakan Retroactive Check dengan menyebutkan alasan permintaan Retroactive Check, disertai dengan permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA, dan/ atau permintaan bukti-bukti terkait.
  8. Apabila jawaban permintaan Retroactive Check diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin), Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Verification Visit.
  9. SKA tetap dianggap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies).
  10. Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai Free on Board (FOB) tidak melebihi US$ 200.00 (dua ratus dolar Amerika) dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA.

 

Daftar Pustaka

World Trade Organization. 1994. Agreement on Rules of Origin

World Trade Organization. 2006. The Revised Kyoto Convention

ASEAN. 1992. The Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for The ASEAN Free Trade Area (AFTA).

ASEAN. 2002. The Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Members Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China.

ASEAN. 2007. Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Cooperation among the Government of the Members countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea.

ASEAN. 2009. The Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India.

Japan Customs. 2008. The Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership.

ASEAN. 2012. The Agreement Establishing The Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.

Lembaran Negara Republik Indonesia, 2006. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Kementerian Keuangan. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

Kurniawan, SE

a43a2fac27a67a76fbdd340eca8b5cd9_XL